Baca Juga
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI, Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa), H. Muhammad Syafrudin ST, MM dalam menyikapi beragam persoalan pupuk yang terjadi di Kabupaten Bima. Mulai dari kelangkaan, penjualan pupuk sistem paket subsidi - non subsidi hingga melonjaknya harga penjualan.
HMS menilai kekisruhan distribusi pupuk subsidi yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bima dipicu karena lemahnya pengawasan saat pendistribusian.
“Saat pendistribusian pupuk, pengawasan harus ditingkatkan,” katanya, Sabtu (11/1/2020).
Selain itu, juga meminta Pemkab merespon cepat kebutuhan. Terutama dalam menyusun dan mengusulkan Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok (RDKK).
“Segera selesaikan RDKK, sehingga outputnya akan menjadi data akurat yang bisa dijadikan pegangan untuk pendistribusian pupuk subdidi kedepan,” katanya.
Menurutnya, RDKK tersebut akan menjadi acuan bagi distributor dalam menyalurkan pupuk subsidi. Apabila koutanya dirasa berkurang atau tidak mencukupi, Ia bersedia melakukan komunikasi dengan Direktur PT Pupuk dan Menteri Pertanian agar ditambahkan alokasinya untuk NTB lebih khusus pulau Sumbawa.
“Jika terjadi kekurangan pupuk di tingkat desa, maka Kecamatan melakukan realokasi. Begitupun, di tingkat Kabupaten hingga Provinsi,” tuturnya.
Terkait proses pendistribusian pupuk subsidi dari distributor ke pengecer hingga petani, disarankan agar Pemkab Bima mencontoh beberapa Kabupaten di NTB. Metodenya, dengan menerbitkan kartu tani yang didalamnya iclude luas lahan yang dimiliki.
“Kartu ini akan menjadi rujukan kebutuhan pupuk subsidi. Saya sarankan agar kartu ini juga dipakai di Bima,” saranya.(Anhar Donggo - Sila)
0 Komentar