“Legislator” Gerindra ini Menuding Ada Muatan Politik Dibalik Kasus PKBM

Baca Juga

Belakangan ini, public dihebohkan dengan dugaaan penyalahgunaan dana bantuan untuk Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh, Boymen Anggota DPRD Kabupaten Bima.

Menyikapi hal itu, “Legislator” Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Wera — Ambalawi tersebut angkat bicara.

Bahkan, menuding ada muatan politik dibalik persoalan yang tengah dalam proses hukum di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Sat Reskrim Polres Bima Kota tersebut.

“Ada muatan politik dibalik persoalan ini, permainan tidak sehat pada internal partai gerindra. Tujuanya tidak lain agar saya di PAW, lalu digantikan oleh yang lain,” tegas Boymen Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima pada Wartawan Senin (11/11).

Lanjutnya, hal itu diperkuat dengan beberapa tuduhan yang bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya. Salah satunya, menyangkut jumlah anggaran  yang diterima oleh PKBM miliknya.

“Darimana anggaran 1 Miliar untuk PKBM saya, dari Hongkong atau darimanakah. Sejak Tahun 2007 hingga 2019 ini, dana bantuan untuk Lembaganya paling tinggi Rp.200 Juta, tidak lebih dari itu. Apalagi,  hingga mencapai  Rp.1 M, untuk tahun 2017 nihil, lembaga saya tidak mendapat bantuan sepersen pun,” terang Boymen.

Secara akal sehat, tidak ada satu pun PKBM yang mendapat bantuan sebesar itu.  Jika saja masing — masing PKBM mendapat Rp.1 M,  bayangkan berapa Uang Negara yang dihabiskan.

“Saya berani bicara karena memiliki bukti, saya punya data berikut dokumen atas penggunaan anggaran tersebut,” tandasnya.

Disinggung apa sikap terkait persoalan itu, terlebih sudah dilaporkan secara resmi ke Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Bima Kota. Wakil Rakyat dari partai Gerindra tersebut mengaku akan menempuh jalur hukum dengan melapor balik pihak pelapor. 

“Saya akan lapor balik, karena ini sudah tergolong pencemaran nama baik. Tapi belum sekarang, kita tunggu dulu hasil proses hukum atas laporan tersebut,” pungkasnya. (Anhar Donggo Kala)