Kebijakan di DPRD Bukan Karena Kepentingan Rakyat, Tapi Hasil Tawar Menawar

Baca Juga

Kabid Hukum dan HAM HMI MPO Cabang Bima, Mochamad Gunawan Mutlak

BIMA - Mantan Kabid Hukum dan HAM HMI MPO Cabang Bima, Mochamad Gunawan Mutlak menilai kebijakan yang lahir di Lembaga DPRD bukan karena  kepentingan rakyat. Tetapi atas dasar atau hasil tawar menawar elite.

Hal itu disampaikan Gunawan yang juga Kordum Front Perjuangan Rakyat Donggo - Soromandi (FPR-DS) Senin (01/09/2025).

Menurut Gunawan kebijakan semacam itu memicu reaksi masyarakat hingga aksi demonstrasi.

Reaksi masyarakat dalam bentuk aksi demonstrasi dan sebagainya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, legislasi yang lemah dan tidak respon. Banyak produk undang-undang DPR dinilai lebih berpihak pada kepentingan oligarki daripada kepentingan rakyat. Hal ini menciptakan ketidakpuasan publik yang memicu demonstrasi dan delegitimasi negara.

Kedua, korupsi struktural dan skandal politik,  anggota dewan sering terseret kasus korupsi berjamaah, dari suap proyek hingga jual beli jabatan. Praktik ini melemahkan legitimasi negara dan memperkuat citra bahwa hukum hanya alat bagi elit.

Ketiga politik transaksional, wakil rakyat  kerap terjebak dalam logika “deal politik” antara fraksi dan pemerintah. Kebijakan yang lahir bukan karena kepentingan rakyat, tetapi hasil tawar-menawar elite. Akibatnya, kepercayaan publik runtuh dan stabilitas sosial terguncang.

Faktor lain adalah karena  lembaga Dewan nenjadi arena konflik kekuasaan. Gunawan menyebut, alih-alih menjadi representasi rakyat, DPR sering menjadi panggung perebutan kekuasaan antarpartai. Intrik politik ini memicu polarisasi yang merembet ke masyarakat dan memperdalam instabilitas politik nasional.

Terakhir adalah jarak sosial wakil rakyat dengan rakyat. Anggota DPR gagal hadir sebagai institusi penghubung rakyat dan negara. Sikap elitis, gaya hidup mewah, serta keputusan yang jauh dari realitas rakyat memperkuat kesenjangan sosial-politik, yang berpotensi memicu perlawanan.(TIM)