Tunjangan Wakil Rakyat Naik, Rakyat Murka, Sejumlah Gedung DPR Dibakar

Baca Juga

Foto Gedung DPRD Provinsi NTB

Negeri Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Rakyat sepertinya sudah krisis kepercayaan terhadap Anggota Dewan. Aksi unjuk rasa sebagai wujud ketidakpercayaan berlangsung disejumlah daerah, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Pemicunya diduga karena tunjangan wakil rakyat dinaikan hingga menembus Rp. 100 Juta per orang per bulan. Tak terima atas kenaikan tunjangan anggota dewan ditengah rakyat sedang dihadapkan dengan krisis ekonomi, rakyat pun murka, kemarahan bukan hanya ditunjukan dengan  aksi demonstrasi tapi juga merusak, menjarah hingga bahkan membakar Gedung DPRD.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) RI, dari aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 berlangsung di 107 titik di 32 Provinsi. Sebanyak 13 Gedung DPRD di Indonesia dirusak, dibakar dan dijarah oleh massa. Sementara aksi demonstaris di Sebagian daerah berlangsung aman dan damai.

13 Gedung DPRD yang menjadi sasaran kemarahan massa sebut saja Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Kota dibakar, tiga orang tewas, lima luka-luka. Surakarta: Kantor Sekretariat DPRD Solo dibakar. Surabaya: Gedung Grahadi terbakar, 11 pos polisi rusak. Kediri: Gedung DPRD dibakar dan dijarah, Kantor Satlantas serta kendaraan barang bukti dirusak. Mataram: Gedung DPRD dan fasilitas legislatif dibakar. Bandung: Gedung DPRD dan aset Rumah Dinas MPR rusak. Semarang: Gedung DPRD Jawa Tengah turut dibakar. Pekalongan, Brebes, Tegal, Cilacap, Kebumen, Jepara: Kerusakan pada gedung DPRD, Pemkot, hingga penjarahan museum dan benda purbakala.

Aksi serupa juga berlangsung di Malang, sebanyak 13 pos polisi rusak, tiga pos dibakar. Cirebon: Gedung DPRD dijarah massa. Banyumas & Banjar: Gedung DPRD dirusak. Jambi: Gedung DPRD Provinsi dirusak. Tasikmalaya: Gedung DPRD Kota rusak. Palembang: Gedung DPRD Sumsel terbakar, Kantor Ditlantas Polda Sumsel dirusak dan Palopo: Gedung DPRD Kota turut dirusak.

Sasaran kemarahan massa tidak hanya pada Gedung DPR, pun mengakibatkan kerusakan parah pada fasilitas umum bahkan korban jiwa. Dari sejumlah daerah,Sebagian daerah masuk kategori merah  seperti di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Sementara daerah lainnya relatif kondusif termasuk aksi demonstrasi di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029 resmi diumumkan pada tanggal 19 Agustus 2025 oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir. Total penghasilan anggota DPR setelah kenaikan tunjangan melebihi Rp100 juta per bulan

Kenaikan signifikan ini diberlakukan untuk tunjangan perorangan, program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan serta program dukungan manajemen lembaga legislatif, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi inflasi dan penurunan Pendapatan Nasional Neto (PNN)

Untuk tahun anggaran 2026, sebagian besar anggaran DPR dialokasikan untuk program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapannya sebesar Rp5.676,2 miliar (sekitar Rp5,67 triliun), sementara sisanya sebesar Rp4.223,8 miliar (sekitar Rp4,23 triliun) digunakan untuk program dukungan manajemen. 

Kenaikan tunjangan dan anggaran DPR yang signifikan ini jelas tidak selaras dengan realitas ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi tantangan berat seperti inflasi tinggi, kesulitan pendidikan, dan kondisi sosial-ekonomi yang kian memburuk. Saat sebagian besar rakyat, termasuk guru-guru yang berjuang dengan gaji rendah dan buruh yang hidup di bawah tekanan ekonomi, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Bukankah anggaran sebesar itu seharusnya lebih difokuskan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan, dan memperbaiki sistem pendidikan.Kebijakan ini malah terkesan menjauhkan DPR dari aspirasi rakyat dan melupakan tanggung jawab sosialnya di tengah krisis yang sedang berlangsung.

Kenaikan tunjangan dan anggaran DPR periode 2024–2029 yang signifikan sangat tidak relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami krisis inflasi dan kesulitan sosial. Kebijakan ini menunjukkan kebijakan yang tidak responsif, tidak transparan, dan jauh dari prinsip efisiensi yang diamanatkan oleh regulasi dan instruksi presiden. Di saat rakyat, terutama guru dan buruh, masih bergelut dengan ketidakpastian hidup, peningkatan anggaran sebesar ini justru memperlihatkan ketidaksensitifan DPR terhadap realitas masyarakat. Kebijakan ini lebih menguntungkan elit legislatif dan mencederai kepercayaan publik, sehingga patut dipertanyakan urgensi dan moralitasnya.

 

Penulis : Anhar Amanan