Baca Juga
 |
| Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Hariman,SE,M.Si |
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Hariman SE M.Si memperkuat pernyataan Sekda Kabupaten Bima, H.Taufik,Hak,M.Si terkait pertumbuhan Ekonomi.
Alumnus Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini menegaskan, memang di Provinsi NTB pertumbuhan ekonomi sudah minus. Tetapi, di Kabupaten Bima masih positif.
“Proyeksi dan hitungan kita pertumbuhan ekonomi tahun 2020 masih positif. Kisarannya, antara 2,5 sampai dengan 3 persen,” ujarnya.
Hariman menegaskan, kondisi ekonomi Kabupaten Bima sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh akibat pandemi Covid 19. Sehingga, pemberian bansos Bima ramah tahap 3 berupa beras dan kebutuhan pokok lainya belum mendesak.
"Jadi itulah maksud beliau (H.Taufik), Sehingga sisa anggaran covid 19 bisa diarahkan utk program pembangunan dlm apbd perubhan 2020. Proyeksi dan hitungan kami pertumbuhan ekonomi kab bima 2020 masih positif pada kisaran 2,5 s.d 3 persen," pungkasnya.
Ia menambahkan, salah satu indikator positifnya pertumbuhan ekonomi . Seperti produksi sektor pertanian masih stabil, pertumbuhan kredit perbankan masih positif dan harga barang kebutuhan masih relatif terkendali.
"Kami belum melihat ada perusahaan yang merumahkan tenaga kerjanya. Hal itu terjadi karena ekonomi Kabupaten bima digerakkan oleh kekuatan sendiri dan hanya sedikit tergantung pada kondisi ekonomi dari luar," tambahnya.
Pada berita sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs.H.Taufik,Hak, M.Si menyampaikan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bima masuk Stabil. Sehingga, anggaran bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) hingga saat ini belum dicairkan.
"Pertumbuhan ekonomi di daerah kita masih stabil, jadi tidak bisa dipaksakan," kata Taufik Senin (7/9) di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Bima.
Diakuinya, memang anggaran JPS sudah dianggarkan melalui APBD Murni. Totalnya, sebesar Rp. 50 Miliar.
"Sudah dianggarkan, namun sudah digiring lagi ke APBD Perubahan. Tapi tidak semua Rp.50 M, hanya Rp. 20 M," akunya usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa PAW di Lembaga tersebut.
Apabila sebutnya, APBD sebesar itu tidak dimanfaatkan untuk JPS. Kemungkinan besar akan digunakan untuk pembangunan.
"Kalau tidak buat JPS, ya kita arahkan untuk pembangunan," terang Pejabat yang dikenal akrab dengan semua kalangan tersebut.
Selain JPS jelasnya, juga diperuntukkan buat Peralatan Kesehatan (Alkes) dan Insentif Tenaga Medis. Tapi, untuk insentif kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sumbernya beda, peralatan kesehatan dari APBD, sementara insentif tenaga kesehatan dari APBN. Kecuali untuk Rumah Sakit (RS) Sondosia Kecamatan Bolo," jelasnya. (Anhar Donggo Sila
0 Komentar